Manokwari, doberainews – Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dorong berbagai program percepatan Pembangunan Papua Barat dalam rencana aksi tahun anggaran 2023 – 2024.
Kordinator BP3OKP Papua Barat,Irene Manibuy, SH.,M.Kn mengatakan pihaknya menyerahkan program rencana aksi Tahun 2023 – 2024 kepada Wakil Presiden.
“Kita akan menyerahkan program rencana aksi tahun 2023 – 2024 kepada Bapak Wakil Presiden pada Jumat besok, (1/9)”kata Irene Manibuy kepada media ini, Kamis (31/8/2023).
Mantan wakil Gubernur Papua Barat ini menjelaskan pihaknya bersama pimpinan lembaga dan masyarakat telah memaparkan berbagai program rencana aksi kepada Velix Wanggai, Sekretaris (Deputy ) BP3OKP RI di Kantor Staf Wakil Presiden di Jakarta kemarin.
Tim kami dari BPBD presentasi terkait pembangunan pasca Bencana dan pemulihan ekonomi di beberapa kawasan kumuh di Manokwari dan juga secara keseluruhan di wilayah Papua Barat yang disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Papua Barat, Derek Ampnir.
Dilanjutkan dengan pemaparan draft materi Sekolah Vokasi Nonformal dan Informal Papua Barat oleh Agustinus Sroyer, S.Sos, M.MPd.
Dan materi ketiga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Papua Papua Barat terkait program revitalisasi pembangunan pulau Mansinam dan Pulau Lemon, sebelum kunjungan Wapres RI pada tanggal 5 Februari 2024 mendatang. Semua program ini diterima dan selanjutnya akan dibahas dan diagendakan dalam rencana kegiatan pada akhir Tahun ini.
“Kita juga akan menyerahkan program rencana aksi BP3OKP Papua Barat Tahun 2023 – 2024 kepada Bapak Wakil Presiden Besok. Program yang kemarin sudah diusulkan Bapak Wapres, ditambah dengan program pemberdayaan masyarakat termasuk usulan Parlemen Jalanan tentang Bantuan Usaha UMKM di Papua Barat”jelasnya.
Agus Sroyer yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya mengusulkan Sekolah Vokasi Nonformal dan Informal Papua Barat.
Dijelaskan, tujuan didirikannya sekokah ini agar menolong anak – anak Papua yang tidak tuntas dalam proses pendidikan Formal (tidak tamat pada jenjang pendidikan Dasar dan menengah), termasuk para pencari kerja (pencaker) lulusan SMA – SMK /Program Diploma/S1 yang tergolong dalam usia produktif namun belum memiliki kompetensi dan keahlian tertentu untuk diserap dalam dunia kerja (usaha) dan Industri yang nyata.
“Idealnya angka ini mencapai ribuan orang yang tersebar di wilayah Papua Barat untuk dapat digodok dalam lembaga pendidikan ini dengan jenis pendidikan vokasi yang akan menjadi program pilihan yang akan digodok dalam pendidikan dan latihan (70% sampai dengan 80%) praktek dan selebihnya adalah Teori – teori dasar jenis vokasi pendidikan dan ketrampilan/keahlian tertentu yang menjadi kebutuhan dan dapat menolong warga belajar dalam pilihan jenis pekerjaan yg saat ini dibutuhkan, sessuai sebaran dan konsentrasi wilayah tempat tinggal di daerah pesisiran dan kepulauan, daerah perkotaan dan dataran tinggi dan pegunungan.
Diharapkan setelah melalui tahapan survey dan kajian dari berbagai pihak tim pakar yakni kalangan akademisi dari perguruan tinggi, praktisi dari birokrasi pemerintah dan dunia usaha dan industry.
Program ini direncanakan akan berjalan dengan kelas pertama akan dibuka pada awal tahun ajaran 2024. Tahapannya akan dilakukan akhir tahun tahun ini. Syukur diterima oleh Deputi Sekretaris Wapres, Dr. Felix Wanggai untuk selanjutnya akan digodok dengan Kementrian lembaga terkait dan tentunya Dinas pendidikan Provinsi Papua Barat. (red/dn)