Sorong, doberainews – Semenjak di SK-kan oleh PJ Gubernur PBD, Plt Kadis PUPR selama ini dinilai hanya melakukan aktivitas kantor di rumahnya. Seharusnya Kadis PUPR membuka layanan administrasi di Kantor sehingga memberikan layanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Pengusaha Papua Provinsi PBD, Klois Yable,S.Sos kepada media ini, Minggu (27/8/2023).
“Kami minta Bapak Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa’ad untuk evaluasi kinerja plt. Kepala dinas PUPR yang selama ini lakukan aktivitas kantor di rumah. Bahkan ada dugaan bahwa para rekanan/ kontraktor tidak berkordinasi di kantor, tetapi diarahkan berkomunikasi di Rumah Kadis PUPR,”kata Klois.
Ketua Forum Pengusaha Papua Provinsi Papua Barat Daya ini menegaskan pengusaha asli Papua akan melakukan aksi demo mendesak Gubernur untuk menggantikan Kadis PUPR PBD.
“Kami harap Pj Gubernur PBD lakukan evaluasi terhadap kinerja Plt Kadis PUPR secapatnya sebelum ada aksi- aksi demo yang akan dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan dan kinerja Kadis PUPR. Sebab berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa diduga hampir semua pekerjaan proyek telah di bagi habis kepada rekenan – rekenan tertentu yg punya kedekatan khusus dengan Kepala Dinas.
Klois lalu mempertanyakan paket Pengadaan Langsung (PL) yang diperuntukan kepada orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami juga mempertanyakan paket PL yang wajib diperuntukan kepada pengusaha OAP di kemanakan, karena kami sebagai Forum Pengusaha Papua selama ini tdk mendapatkan informasi yang jelas saat berkordinasi ke Dinas karena beliau jarang di kantor,”tukasnya.