Manokwari, doberainews – Mantan Ketua MRPB, Maxsi Ahoren yang juga sebagai salah satu intelektual Suku Arfak di Provinsi Papua Barat memaparkan pendapatnya soal pelaksanaan Musyarah Besar IV Suku Besar Arfak yang digelar di Kabupaten Manokwari Selatan pada 23 – 24 Agustus 2023.
Maxsi menerangkan walaupun panitia tidak mengundang semua intelektual Arfak di Provinsi Papua Barat termasuk dirinya, namun sebagai anak Arfak, ia tetap mendukung Mubes IV Suku Besar Arfak di Mansel.
Maxsi mengusulkan beberapa masalah krusial yang diharapkan menjadi atensi khusus dalam pembahasan Mubes IV Suku Besar Arfak Tahun 2023. Diharapkan, agenda pembahasan Mubes IV suku Besar Arfak diharapkan tidak monoton membahas masalah politik semata melainkan membahas masalah SDM orang Arfak, lapangan Pekerjaan bagi putra putri Arfak, masalah sosial ekonomi suku besar Arfak, inventalisir jumlah penduduk suku besar Arfak, masalah Pemilihan Anggota DPRD dari partai Politik, DPRK, Fraksi Otsus di Provinsi Papua Barat dan 5 Kabupaten/Kota, pendataan orang Arfak, dan pemetaan tanah hak ulayat orang Arfak di Provinsi Papua Barat dan terakhir investasi serta penataan kelembagaan Suku Besar Arfak.
1. Pertama, masalah SDM dan Tenaga Kerja Orang Arfak. Dua poin ini harus menjadi masalah serius yang dibahas dalam Mubes. Perlu diinvetalisir berapa banyak anak – anak Arfak yang menjadi ASN, TNI-Polri, BUMN, BUMS, BUMND, dan berbagai sekolah – sekolah kedinasan lainnya di Provinsi Papua Barat.
“Bagaimana upaya kita untuk mendukung, mencari solusi agar putra – putri Arfak lagi bisa bersaing dan mengisi pembangunan dalam negeri,”bebernya.
2. Kedua, masalah sosial ekonomi orang Arfak, jumlah penduduk dan masalah hak ulayat suku besar Arfak di 5 Kabupaten di Papua Barat.
Masalah – masalah sosial diantaranya soal Kamtibmas dan kondusifitas daerah, konflik tanah dan masalah – masalah adat istiada dan kebudayaan, aksi palang – memalang yang menghambat pembangunan daerah.
Dijelaskan, masalah hak ulayat tanah suku besar Arfak yang terdiri dari Suku Atama, Molle, Meyah, Sough dan Sough Bohon di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegaf, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.
Kita berharap di Kabupaten Teluk Wondama juga ada pengakuan dari saudara – saudara suku Wamesa terhadap suku arfak disana,”harapnya.
3. Ketiga, masalah politik secara khusus calon DPRK, DPRPB Fraksi Otsus, di 5 Kabupaten di Papua Barat. Di Manokwari Mansel dan Pegaf harus diatur baik agar ada keterwakilan dari Suku Sough, Sough Bohon, Atam, Molle dan Meyah. Sedangkan di Teluk Bintuni dan Wondama, kita harapkan ada pengakuan kepada suku Arfak disana,”beber Ahoren.
Kaitannya, dengan Calon Bupati di 3 Kabupaten yakni Pegaf, Mansel dan Manokwari diberikan kesempatan kepada anak – anak Arfak untuk berkompetisi. “Sudah banyak anak – anak arfak yang siap jadi bupati di Pegaf, Mansel dan Manokwari, karena itu kita dukung dan memberikan ruang, biar diantara mereka yang berkompetisi dalam pilkada 2024. Termasuk saya sendiri akan maju dalam bursa Calon Bupati Kabupaten Manokwari Selatan dalam Pilkada 2024,”tutur dia.
Sementara untuk Gubernur, lanjut Maxsi Papua Barat terdiri 7 Kabupaten di sehingga cukup kompleks untuk menentukannya. “Nanti kita lihat pileg besok yang akan menentukan Pilkada Gubernur. Intinya, kita tetap mendukung keputusan Mubes,”jelasnya.
4. Keempat, penataan Kelembagaan adat suku besar Arfak di Papua Barat. Kita perlu memperkuat kelembagaan adat suku besar Arfak di Manokwari Raya. Perlu dibentuk kelembagan adat di tingkat Kabupaten, di tingkat suku, dan di tingkat marga serta kampung sehingga secara kelembagaan adat arfak terdiri kepala Suku Besar dan Kepala – kepala suku di tingkat daerah dan sub suku sehingga dapat memetakan tanah, hutan dan hak ulayat suku besar Arfak.
5. Kelima, masalah Investasi; melalui Mubes ini juga kita harapkan dapat membahas masalah investasi di tanah Hak Ulayat suku Besar Arfak. Bagimanan tanggung jawab perusahan untuk memberdayakan putra – putri arfak, dan bagaimana CSR perusahan untuk membangun Manokwari Raya.
“Secara khusus, masalah tambang emas, Tambang Rakyat di Manokwari dan Pegaf,”ujarnya.
Terakhir, masalah kondusifitas daerah dalam mendukung pelayanan Pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat. “Kita harus buat pernyataan daerah, manokwari raya aman dan kondusif dari berbagai gangguan keamanan yang berdampak pada disintegrasi bangsa,”jelasnya.
Maxsi berharap Mubes tersebut dihadiri oleh 5 Bupati di Manokwari Raya yakni Manokwari, Pegaf, Mansel, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni sehingga hasil mubes berupa rekomendasi dapat diusulkan kepada para bupati di Manokwari Raya tersebut.
Dia juga berharap rekomendasi dan keputusan – keputusan Mubes mempersatukan anak – anak arfak dan tidak memecah bela anak – anak arfak dengan anak – anak Papua lainnya. (Red/dn)
