Sorong, doberainews – Intelektual Suku Maya, Yulianus Thebu,S.Si.,M.Si., meminta semua suku di Raja Ampat untuk saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi kerukunan antar suku – suku Papua di Raja Ampat.
Dijelaskan kerukunan tersebut bukan saja diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melainkan dalam kehidupan berpolitik dan pemerintahan sehingga menghadirkan asas keadilan kepada semua suku dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, menurut Mantan Anggota MRP Papua Barat ini agar Pilkada 2024 mendatang adanya komunikasi lintas suku yang terbangun dengan memberikan ruang kepada Orang Maya (Suku Maya) memimpin Raja Ampat.
“Saudara – saudara kita, baik dari Saireri maupun dari Maluku sudah pimpin Raja Ampat, karana itu kami keluarga besar Suku Maya harapkan Pilkada 2024, diberikan ruang kepada anak – anak Maya lagi pimpin Raja Ampat,” kata Yulianus Thebu,S.Si.,M.Si., mantan Ketua LMA Ambel Waigeo Sub Suku Maya.
Sebagai anak asli Raja Ampat, ujar Yulianus Orang Maya tak menampik prestasi pembangunan Raja Ampat yang ditorehkan oleh dua Bupati sebelumnya selama 20 Tahun.
“Kita akui dan kita apresiasi prestasi pembangunan yang ditorehkan Bupati Markus Wanma, tokoh Pembangunan Raja Ampat. Beliau orang tua dan sesepuh kita. Perjuangan beliau bersama masyakat untuk menghadirkan Kabupaten Raja Ampat telah dirasakan masyarakat di Raja Ampat. Terutama, anak – anak Maya di Pulau – Pulau terluar Raja Ampat telah merasakan sentuhan Pembangunan,” tuturnya.
Prestasi pembangunan yang sama juga telah ditorehkan Bupati Aldul Faris Umlati selama 10 Tahun dalam memimpin Kabupaten Raja Ampat.
” Kami anak – anak Maya juga telah mendukung Bapak Bupati AFU selama 10 Tahun ini. Kami akui banyak prestasi pembanunan yang telah dikerjakan Bapak Alfaris. Beliau sosok yang juga memperhatikan semua masyarakat di Raja Ampat,”bebernya.
Dua Bupati ini, kata Yulianus telah mewakili dua suku besar di Raja Ampat yakni Suku Biak Beteuw dan Suku Maluku
Seram. Kedua Bapak ini merupakan putra terbaik Raja Ampat, Bapak Wanma mewakili saudara – saudara kita dari Saireri, dan Bapak Alfaris mewakili saudara – saudara kita dari Maluku yang ada di Raja Ampat.
“Karena itu, kami anak – anak Maya di Raja Ampat mengharapkan dukungan dari sudara – saudara kita, baik Saireri dan Maluku untuk memberikan kesempatan kepada anak – anak Maya lagi pimpin Raja Ampat,” harap Mantan Kepala Lingkungan Hidup Raja Ampat ini.
Diterangkan melalui kepemimpinan anak Maya Raja Ampat sebagai Bupati diharapkan dapat melengkapi Pekerjaan Rumah (PR) Pembagunan yang ditinggalkan kedua Bupati tersebut.
“Kita tahu banyak masalah hak ulayat, masalah tapal batas, masalah pembangunan yang bersentuhan dengan hak ulayat masyarakat adat Maya. Kita harapkan masalah tersebut dapat diselesaikan jika anak Maya yang menjadi Bupati,”katanya.
Jika masalah tersebut tidak diselesaikan akan berdampak pada pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah Raja Ampat. “Saya harap, pada Pemilu 2024 kita berikan kesempatan lagi kepada anak – anak maya untuk menyelesaikan sisa PR tersebut,”harapnya.
Mantan Anggota MRP Papua Barat ini menambahkan saat ini banyak Intelektual Asli Maya yang siap memimpin Raja Ampat. Sebut saja, Dr. Gasper Low, Dr. George Mantansan, Ibu Christin Ayelo, Christian Thebu, Pak Sosir, Yulianus Thebu dan beberapa tokoh lainnya yang saya lupa nama – namanya baik di Salawati, Waigeo dan Misool.
” Figur – figur ini akan di seleksi lagi oleh 12 Sub suku di Kabupaten Raja Ampat dalam Musyawarah Besar yang akan dilakukan pada November 2023. Nanti disana, barulah kita tahu, siapa yang akan diputuskan dan direkomendasikan 12 Sub Suku Maya dalam Pilkada Raja Ampat pada 2024 mendatang,” sebutnya.
Selain itu, Yulianus mengungkap kekuatan Massa Suku Maya cukup mempengaruhi iklim perpolitikan di Kabupaten Raja Ampat.
” Selama ini karena SDM Suku Maya belum cukup sehingga kita berikan kesempatan kepada saudara – saudara kita yang lain. Dan saat ini, dari adat kita sudah bersatu maka secara politik, suara suku Maya adalah setengah persen dari total suara Pemili di Raja Ampat. Jika kita gandeng wakil dari suku lain saja, maka pasti menang. Namun bukan itu yang kita harapkan, kita ingin ada komunikasi adat yang terbangun sehingga kita duduk bersama bangun Raja Ampat yang kita cintai,”tandasnya.
Selanjutnya, Mantan Anggota MRP Papua Barat ini mengajak semua pihak untuk memahami kehadiran Otonomi Khusus di Tanah Papua. Menurutnya, implementasi Otsus di Provinsi Papua (PB, PBD, PPS, PPT, PPP) dimaksudkan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada anak – anak asli Papua dalam mengisi pembangunan di berbagai sektor pembangunan.
Kebijakan tersebut diberikan Negara karena melihat selama 32 Tahun dibawa resim orde baru Papua belum mendapat sentuhun pembangunan yang signifikan berdampak pada ketertinggalan pembangunan, minimnya SDM dan kemiskinan ekstrim di wilayah ujung timur Indonedia ini.
Pemerintah Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden Megawati menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan harapan ada kebijakan ril, untuk mengangkat, memberdayakan orang asli Papua agar tidak terpinggirkan oleh Pembangunan karena keterbatasan SDM melainkan berdiri sama tinggi dengan saudara – saudaranya di Indonesia bagian barat.
20 Tahun Otonomi Khusus bergulir di Tanah Papua belum juga menjawab perubahan pembangunan yang signifikan terhadap Peningkatan Sumber Daya Manusia Papua dan pembangunan daerah. Bahkan dalam dirkursus pembangunan tersebut orang – orang asli Papua di setiap daerah terpinggirkan digantikan dengan warga migran non Papua. Melihat ketidakseimbangan tersebut, Pemerintah RI dibawa kepemimpinan Ir. Joko Widodo menerbitakan UU nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan memekarkan Papua menjadi 6 Provinsi Otonom, tambahan 4 Provinsi Baru di Tanah Papua (Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan) dengan harapan agar keberpihakan pembangunan yang benar – benar dirasakan oleh orang asli Papua di masing – masing daerah.
“Karena itu, diharapkan kepada semua stakholder dalam negara, tokoh – tokoh politik nasional dan daerah untuk mendukung pemerintah pusat dengan memberikan ruang keberpihakan dan pemberdayaan kepada anak – anak Asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri, jadi Bupati dan wakil Bupati, Gubernur dan wakil Gubernur di Tanah Papua,”tandasnya. (Red/DN)
