Manokwari, doberainews – Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat mendesak pihak Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) untuk memprioritaskan Putra – putri Papua dalam seleksi IPDN Tahun Akademik 2023.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Ormas Kesatria Parlemen Jalanan, Ronald Mambieuw saat menggelar pertemuan bersama orang tua/wali calon Praja IPDN di Manokwari, Jumat (28/7/2023).
Ronald menerangkan IPDN merupakan salah satu sekolah kedinasan yang sangat diminati oleh masyarakat di Indonesia termasuk di Papua Barat. Setiap Tahun sekolah IPDN memberikan kesempatan kepada anak – anak bangsa di setiap daerah untuk mengikuti seleksi tersebut.
“Sekolah IPDN ini dibuka setiap Tahun di semua daerah di Indonesia. Karena itu, kami harap IPDN di Tanah Papua, di Papua Barat diberikan khusus kepada anak – anak asli Papua,”kata Ronald Mambieuw Panglima Parlemen Jalanan kepada Media ini.
Ronald menegaskan langkah itu untuk memberikan kesempatan kepada anak – anak Papua untuk dididik dalam sekolah – sekolah kedinasan sehingga bisa berkarya dalam membangun negerinya.
Otsus jilid II melalui UU nomor 2 Tahun 2021 ini diharapkan menjadi kebijakan afirmatif yang diberikan kepada Orang Papua. Kami harap semua stakeholder di negara ini termasuk IPDN untuk mengakomodir anak – anak Asli Papua (OAP) dalam seleksi IPDN,”harapnya.
Ronald menambahkan, melalui UU Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah mekarkan Papua menjadi 6 Provinsi di Provinsi di Tanah Papua maka membutuhkan jumlah ASN yang cukup banyak untuk mengisi jabatan strategis di DOB tersebut.
“Saya harap jumlah Kuota IPDN untuk Tanah Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya harus banyak. Jangan terima kuota 1 orang, harus lebih dari 1 minimal 2 atau 3 orang per Kabupaten di Papua Barat,”harapnya.
Kami harap Pemerintah Provinsi Papua Barat, MRP Papua Barat, DPRPB, BP3OKP untuk berkordinasi dengan pihak IPDN sehingga bisa memprioritaskan OAP dan ada Tambahan kuota bagi Papua Barat.
Pernyataan Senada datang dari salah satu Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Calorine Makalaw mendesak Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyurati Pihak IPDN dan Kemendagri agar memberikan kesempatan dengan menambahkan jumlah kuota IPDN bagi putra – putri Papua.

“Kami setuju, Kuota IPDN bagi Kabupaten/Kota di Papua Barat harus ditambahkan. Minimal 2 orang atau 3 Orang per Kabupaten. Jangan hanya satu, harus lebih,” kata Calorine Makalaw saat mendampingi orang tua/wali calon Praja IPDN saat rapat di Sekretariat Parlemen Jalanan Papua Barat.
Anggota DPRD Kabupaten Manokwari ini mendesak Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat untuk berkordinasi dengan pihak IPDN sehingga ada solusi bagi SDM Papua dalam sekolah Kedinasan.
Kami minta Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyurati pihak IPDN agar ada tambahan kuota bagi Putra – putri Papua dalam seleksi IPDN Tahun 2023,”harapnya. (Red/DN)