Manokwari, doberainews – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Papua Barat mengutus Badan Hukum dan Pengamanan Partai atau (BHPP) dan Direktur Eksekutif (DE) untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Cisarua, Bogor pada 10-13 Juli 2023.
Acara Bimtek ini diikuti oleh 38 DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia. Di Papua Barat dihadiri oleh Sri Wijiati, Perwakilan BHPP Papua Barat, Zakarias Horota, Wakil Kepala Bappilu Partai Demokrat Papua Barat, dan Rolland Y.S Yarolo Perwakilan Direkrut Eksekutif Perwakilan/ DPD Partai Demokrat Papua Barat.
Bimtek tersebut dibuka oleh Ketua MK Prof Dr. Anwar Usman, SH, MH.l dan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Kepala BHPP Partai Demokrat DPP Mehbob dalam sambutannya mengatakan, Bimtek ini adalah kerjasama Partai Demokrat dengan Mahkamah Konstitusi agar Parpol dan Caleg semakin mengetahui tata cara di Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui hak-haknya jika ada perselisihan hasil Pemilu.
Perwakilan BHPP DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, Sri Wijiati memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang telah menggelar Bimtek dalam rangka memperkuat kapasitas pengurus dan Caleg Partai Demokrat dalam rangka Pemilu 2024 mendatang.
“Sebagai Badan Hukum DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, kami bersyukur karena melalui Bimtek ini menambah pengetahuan kami sebagai penanggungjawab bidang Hukum di DPD Partai Demokrat Papua Barat” kata Sri Wijiati kepada Media ini, Sabtu (15/7/2023).
Wijiati memaparkan dalam Bimtek tersebut, mereka diberikan paparan materi tentang hak dan kewajiban Partai, bagaimana mempersiapkan pemberkasan, dokumen yang diperlukan, landasan teori dan prakteknya kepada BHPP Partai Demokrat Provinsi untuk siap mengawal, mengikuti sebagai peserta pemilu yang jujur, adil, menjaga dan melawan kecurangan dan ketidakadilan dalam pemilu,” tandasnya.
Atik sapaan akrab Wijiati berharap semoga Bimtek yang diikuti ini bermanfaat bagi Pengurus Partai Demokrat terutama para Caleg yang akan berlaga dalam pileg 2024.
“Semoga Bimtek ini menjadi ilmu buat BHPP dan para caleg partai demokrat apabila terjadi sengketa perolehan suara di pemilihan umum 2024 ,baik sebagai pihak pemohon maupun pihak terkait,”pungkasnya. (Red/DN)
