Manokwari, doberainews – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai mengecam aksi demonstrasi yang digelar oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB) di Jakarta pada Selasa 26 Juni 2023 kemarin.
Dewan Adat menilai aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Relawan Indonesia Bersatu hanya mengatasnamakan masyarakat di Provinsi Papua Barat.
“Kami mengecam aksi yang mengatasnamakan masyarakat Papua di Provinsi Papua Barat yang meminta Mendagri untuk mengevaluasi kinerja Plt Kadis PUPR Papua Barat dan Sekda Papua Barat. Kami menilai, aksi tersebut sangat tidak berdasar karena salah alamat dan tidak sesuai realita yang ada,”kata Zhakarias Horota, Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, kepada Media ini, Rabu (28/6/2023).
Zhakarias menerangkan, dewan adat Papua sebagai rumah besar masyarakat adat bertugas untuk mendorong agar pemerintah memperhatikan hak – hak anak asli Papua diatas negerinya.
“Plt. Kadis PUPR Papua Barat, Pak Yohanis Momot itu anak Asli Papua, jadi saudara – saudara Relawan RIB, jangan usik anak asli Papua,”tegas Horota.
Biarkan evaluasi kinerja Kepala OPD menjadi kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kalau pak Plt PUPR dinilai gagal, kan ada pimpinannya yang akan mengevaluasi kinerjanya. Harusnya sampaikan aspirasi ke Gubernur, sebelum ke Mendagri. Aksi seperti ini kami nilai memboncengi kepentingan oknum tertentu, bukan aspirasi murni dari masyarakat,”ujar Horota.
Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai ini mengakui Kepala Dinas PUPR Papua Barat cukup berhasil dalam menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan Gubernur.
Beberapa masalah – masalah urgent yang dialami masyarakat, yakni pembangunan jalan, penanganan pemukiman warga pasca banjir, pemberdayaan kepada Kontraktor asli Papua, dan sebagainya. Beliau bukan duduk di kantor saja, tapi turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat.,”ungkapnya.
Karana itu, jika ada aksi yang digelar oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Papua Barat, harus dipertanyakan semua pihak.
“Mereka dari mana, siapa mendukung atau siapa dalang demo tersebut. Jangan hanya kepentingan satu dua pihak, kalian provokasi masyarakat di Papua Barat. Lebih baik kalian mendukung pemerintah dalam menangani masalah stunting dan Kemiskinan ekstrim di Papua Barat,”tandasnya.
Soal maju caleg atau kepala Daerah, itu menjadi hak masing – masing pribadi, asalkan jangan bertentangan dengan konstitusi.
Kami lihat selama ini belum ada pernyataan resmi dari Plt. Kadis PUPR untuk mau maju sebagai calon Gubernur di Papua Barat Daya. Jadi jangan giring isu untuk memprovokasi masyarakat di Provinsi Papua Barat,”tandasnya. (Red/dn)
