Manokwari, doberainews – Jaringan Pengawal Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Papua Barat mengawal program strategis Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting di Indonesia.
“Sesuai arahan Ketum JPKP, Jerry Beria Rampen, SH.,MH bahwa semua DPD JPKP di daerah wajib mengawal program strategis Presiden Jokowi dalam mengentaskan kemiskinan Ekstrim dan Penurunan angka Stunting di Indonesia,”kata Ketua DPD JPKP Papua Barat, Ronald Mambieuw kepada media ini, Kamis (15/6/2023).
Instruksi tersebut sebagai respon masyarakat terutama ormas untuk menanggapi arahan presiden Jokowi bahwa ditemukan adanya penggunaan anggaran penanganan stunting yang tidak tepat sasaran.
Karena itu, kami ormas pengawal kebijakan pemerintah harus ikut terlibat aktif untuk mengawal program strategis Presiden di daerah guna gelontorkan anggaran yang begitu besar dari Pemerintah digunakan tepat sasaran,”katanya.
Ronald menambahkan sebagai bentuk pengawasan dan transparansi publik, JPKP bersama koalisi Ormas di Provinsi Papua Barat akan melakukan audiens dengan Gubernur Papua Barat dan DPR Provinsi Papua Barat dalam mendukung penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan Ekstrim di Papua Barat.
Besok kami JPKP bersama sejumlah Ormas di Papua Barat akan audiensi dengan DPR Provinsi Papua Barat dan Gubernur Papua Barat terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Langkah itu juga sejalan dengan arahan PJ Gubernur Papua Barat kepada sejumlah TNI – Polri, BUMN, BUMD, BUMD dan masyarakat untuk mendukung Penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim.
“Kami ormas di Papua Barat juga mendukung Kebijakan Bapak PJ Gubernur Papua Barat terkait percepatan penanganan stunting di Papua Barat dangan target 2024 stunting 0 Persen di Papua Barat,”tandasnya
