Manokwari, Doberainews – Provinsi Papua Barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2024. Program tersebut berpacu pada peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan kelima, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dengan menetapkan prioritas pembangunan.
Dari program tersebut, Pemerintah membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2023 dengan berpedoman pada RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026.
Hal itu dipaparkan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw. M.Si dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2024, Kamis (4/5/2023).
Selanjutnya, Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw memaparkan capaian kinerja Provinsi Papua Barat tahun 2023. Dari capaian tersebut, kata dia adanya pertumbuhan pembangunan yang terus meningkat dibanding tahun 2022.
Pertama, adanya tren pertumbuhan ekonomi sebesar 2,01% pada tahun 2022 naik sebesar 1,5% dari tahun 2021 yaitu -0,51%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3,00%.
Kedua, indeks pembangunan manusia 65,89% pada tahun 2022 naik sebesar 3,63% dari tahun 2021 yaitu 62,26%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 66,55%
Ketiga, persentase tingkat kemiskinan sebesar 21,33% pada tahun 2022, menurun sebesar 0,51% dari tahun 2021 yaitu 21,84%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 21,00%.
Keempat, Rasio gini sebesar 0,381% pada tahun 2022 angka ini tetap dari tahun 2021 yaitu 0,381%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 0,373
Kelima, Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37% pada tahun 2022 turun sebesar 0,47% pada dari tahun 2021 yaitu 5,84%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 5,00%
Keenam, tingkat emisi grk lahan dan kehutanan 5.344.043 tco2/tahun pada tahun 2021, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3.740.830 tco2/tahun.
Dijelaskan, laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang lebih rendah di bandingkan nasional pada tahun 2022 mengindikasikan belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Papua Barat. Dan dampak pandemi Covid-19 masih memberikan tekanan kemiskinan di papua barat.
“Kemiskinan di Papua Barat menjadi permasalahan utama, hampir semua kabupaten di Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Tingkat kemiskinan di Papua Barat masih berada diatas tingkat kemiskinan nasional dan menjadi Provinsi tertinggi kedua secara nasional setelah Papua,”ungkapnya.
Walaupun demikian, pemerintah tengah berupaya untuk terus memberantas kemiskinan ekstrim di Papua Barat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,08% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, meskipun secara persentase jumlah penduduk miskin sedikit menurun terhadap jumlah penduduk Papua Barat.
Pada tahun 2021 seluruh kabupaten/kota di Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu kabupaten Pegunungan Arfak dan Tambrauw, sedangkan kemiskinan terendah adalah Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana.
Indeks pembangunan manusia di Papua
Barat mengalami trend peningkatan pada
tahun 2021 sebesar 65,26 dan pada tahun 2022 sebesar 65,89, meskipun masih di bawah angka nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91.
Sasaran makro daerah yang nantinya
tertuang dalam RKPD tersebut, menjadi
tantangan bagi semua pihak untuk bekerja
keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat, melalui usulan program yang berbobot, dan dapat memecahkan permasalahan.
“Saya menitipkan pesan kepada para
bupati untuk segera mulai menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan sistim informasi perencanaan daerah (SIPD) sehingga proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintahan provinsi dan juga kabupaten di Provinsi Papua Barat akan semakin berkualitas, menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan,”ujarnya.
Disamping itu saya meminta kepada para bupati untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten.
Musrenbang RKPD ini dihadiri oleh Letjen TNI (Purn) Jefry Apoly Rahawarin, para Bupati se Provinsi Papua Barat dan jajaran Forkompinda.(rls).
